Dari Redaksi Salira TV,
Pada setiap kegiatan liputan jurnalistik dan atau kunjungan kerja, Wartawan Salira TV dilengkapi dengan ID Pers dan Surat Tugas yang masih berlaku, serta namanya tercantum di Box Redaksi https://salira.tv/redaksi/

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum berhak untuk meminta kepada yang mengaku sebagai Wartawan Salira TV untuk menunjukkan ID Pers & Surat Tugas yang masih berlaku.

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum juga berhak untuk mengambil foto close-up yang bersangkutan, dan mengkonfirmasikannya ke Nomor WhatsApp Center Salira TV di 0838-9640-3437.

Jika yang bersangkutan terbukti Bukan Wartawan Salira TV, Calon Narasumber dan juga Redaksi Salira TV dapat melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai kasus Pidana Pemalsuan Identitas yang merugikan Calon Narasumber dan Perusahaan Media Salira TV.
Terimakasih.

Lowongan Jadi Wartawan & Content Creator di Salira TV

Download & Install Aplikasi Salira TV ~ TV Android 24 Jam di Playstore

Urgensi Pengaturan Media Massa

Salira TV – Data ini dikutip dan dirangkum dari Buku Hukum Media Massa – Agus Riwanto – 5.1 sampai dengan 5.38 – Universitas Terbuka :

A. Berdasarkan Aspek Filosofis

Urgensitas media massa diatur dalam kerangka hukum adalah:

  • Untuk menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
  • Untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang yang terlibat dalam pusaran konflik
  • Untuk memberikan perlindungan hukum pada media massa

B. Berdasarkan Aspek Sosiologis dan Ekonomis

  • Berdasarkan aspek sosiologi hukum, urgensitas pengaturan media massa adalah dalam rangka memastikan agar media massa dapat berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan moralitas Pancasila.
  • Berdasarkan aspek ekonomi, pengaturan media massa adalah dalam rangka mewujudkan model kompetisi ekonomi dan bisnis dalam pengelolaan media massa.

Pengaturan Media Massa Berdasarkan Konstitusi

  • Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional tentang kemerdeakaan berserikat dan menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan yang berkembang menjadi kebebasan informasi (freedom of information).

Peta Peraturan Perundang-Undangan Media Massa

  • UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
  • UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • UU No. 8 Tahun 1992 tentang Film
  • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
  • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta