Urgensi Pengaturan Media Massa

  • Share

Salira TV – Data ini dikutip dan dirangkum dari Buku Hukum Media Massa – Agus Riwanto – 5.1 sampai dengan 5.38 – Universitas Terbuka :

A. Berdasarkan Aspek Filosofis

Urgensitas media massa diatur dalam kerangka hukum adalah:

  • Untuk menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
  • Untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang yang terlibat dalam pusaran konflik
  • Untuk memberikan perlindungan hukum pada media massa

B. Berdasarkan Aspek Sosiologis dan Ekonomis

  • Berdasarkan aspek sosiologi hukum, urgensitas pengaturan media massa adalah dalam rangka memastikan agar media massa dapat berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan moralitas Pancasila.
  • Berdasarkan aspek ekonomi, pengaturan media massa adalah dalam rangka mewujudkan model kompetisi ekonomi dan bisnis dalam pengelolaan media massa.

Pengaturan Media Massa Berdasarkan Konstitusi

  • Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional tentang kemerdeakaan berserikat dan menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan yang berkembang menjadi kebebasan informasi (freedom of information).

Peta Peraturan Perundang-Undangan Media Massa

  • UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
  • UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • UU No. 8 Tahun 1992 tentang Film
  • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
  • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *