DARI REDAKSI
SALIRA TV - SIARAN TELEVISI STREAMING 24 JAM DARI INDONESIA, MEMBUKA LOWONGAN KERJASAMA KEPADA ANAK MUDA UNTUK MENJADI WARTAWAN ATAU REPORTER SALIRA TV NEWS UNTUK DITEMPATKAN DI KABUPATEN ATAU KOTA NYA MASING-MASING. HUBUNGI WA CENTER SALIRA TV DI 0838-9640-3437.
Tupoksi Salira TV - Siaran Televisi Streaming 24 Jam dari IndonesiaWatch Now Salira TV LIVE directly at salira.coPERS Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Dukung Jurnalisme Berkulitas di Salira TV dengan Cara Berlangganan di Salira TV dan Suara Salira

Urgensi Pengaturan Media Massa

Salira TV – Data ini dikutip dan dirangkum dari Buku Hukum Media Massa – Agus Riwanto – 5.1 sampai dengan 5.38 – Universitas Terbuka :

A. Berdasarkan Aspek Filosofis

Urgensitas media massa diatur dalam kerangka hukum adalah:

  • Untuk menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
  • Untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang yang terlibat dalam pusaran konflik
  • Untuk memberikan perlindungan hukum pada media massa

B. Berdasarkan Aspek Sosiologis dan Ekonomis

  • Berdasarkan aspek sosiologi hukum, urgensitas pengaturan media massa adalah dalam rangka memastikan agar media massa dapat berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan moralitas Pancasila.
  • Berdasarkan aspek ekonomi, pengaturan media massa adalah dalam rangka mewujudkan model kompetisi ekonomi dan bisnis dalam pengelolaan media massa.

Pengaturan Media Massa Berdasarkan Konstitusi

  • Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional tentang kemerdeakaan berserikat dan menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan yang berkembang menjadi kebebasan informasi (freedom of information).

Peta Peraturan Perundang-Undangan Media Massa

  • UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
  • UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • UU No. 8 Tahun 1992 tentang Film
  • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
  • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *