Dari Redaksi Salira TV,
Pada setiap kegiatan liputan jurnalistik dan atau kunjungan kerja, Wartawan Salira TV dilengkapi dengan ID Pers dan Surat Tugas yang masih berlaku, serta namanya tercantum di Box Redaksi https://salira.tv/redaksi/

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum berhak untuk meminta kepada yang mengaku sebagai Wartawan Salira TV untuk menunjukkan ID Pers & Surat Tugas yang masih berlaku.

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum juga berhak untuk mengambil foto close-up yang bersangkutan, dan mengkonfirmasikannya ke Nomor WhatsApp Center Salira TV di 0838-9640-3437.

Jika yang bersangkutan terbukti Bukan Wartawan Salira TV, Calon Narasumber dan juga Redaksi Salira TV dapat melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai kasus Pidana Pemalsuan Identitas yang merugikan Calon Narasumber dan Perusahaan Media Salira TV.
Terimakasih.

Lowongan Jadi Wartawan & Content Creator di Salira TV

Download & Install Aplikasi Salira TV ~ TV Android 24 Jam di Playstore

Kebijakan Hukum Media Massa di Indonesia

Salira TV – Perkembangan Kebijakan Hukum Pers di Indonesia dari masa ke masa :

Kebijakan Hukum :

  • Kebijakan hukum dikenal dengan istilah politik hukum (legal policy)
  • Merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.

Kebijakan Hukum Media Massa Era Orde Lama :

  • Masa Revolusi Fisik (1945-1949)
    Menyuarakan semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan sekutu
  • Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
    Pers berperan sebagai pranata sosial masyarakat demokrasi yang bebas sesuai dengan sistem liberal yang diterapkan sesuai UUDS 1950 sekaligus sebagai perjuangan kelompok partai atau aliran politik.
  • Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
    Pers di masa ini menganut konsep pers otoriter yang merupakan terompet penguasa dan bertuhas mengagung-agungkan pribadi peresiden dan mengindoktrinasi manifesto politik serta menggerakkan aksi masa yang revolusioner dan ketetapan pemerintah lainnya.

Kebijakan Hukum Media Massa pada Era Orde Baru :

  • Era ini lebih banyak muncul dalam alat komunikasi cetak dibandingkan dengan yang lainnya.
  • Diterbitkannya UU No. 11 Tahun 1966 tentang Kerentuan-ketentuan Pokok Pers.
  • Mengubah UU Pokok Pers menjadi UU No. 21 Tahun 1982. Substansi perubahan terletak pada dihapuskannya ketentuan perizinan Surat Izin Cetak dan Surat Izin Terbit, dan muncul Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
  • Diterbitkannya UU No. 24 Tahu 1997 tentang Penyiaran.

Kebijakan Hukum Media Massa pada Era Reformasi :

  • Lahirnya era Reformasi dimulai sejak berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie ya. Di era ini, kebijakan hukum media massa cukup mampu menjamin kemerdekaan media.
  • Diterbitkannya Permenpan No. 01/Per/Menpen/1998 tentang Penghapus SIUPP.
  • Diterbitkannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang isinya menghapus semua ketentuan buruk UU Pers di Era Baru.
  • Di era ini, problem kemerdekaan media bukan dari ancaman pemerintah melainkan dari pemilik media dan pihak-pihak yang tidak menyukai media. Selain itu, muncul komodifikasi media untuk bisnis. (F)