SALIRA TV | KAB. CIAMIS, Arus lalu lintas di jalur utama Cikoneng, Kabupaten Ciamis, lumpuh total pada Selasa pagi, 30 Desember 2025. Kemacetan panjang yang mengular hingga area SPBU Cikoneng disebabkan oleh membludaknya ribuan warga yang mengantre untuk mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kantor Pos Cikoneng.
Kondisi ini memicu kritik tajam dari masyarakat, yang menilai bahwa mekanisme penyaluran melalui Kantor Pos kurang efisien dan memberatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kerumunan Massa dan Kemacetan Parah
Pantauan tim Salira TV di lokasi menunjukkan, kerumunan warga telah memadati area Kantor Pos sejak pagi. Kendaraan operasional, sepeda motor warga yang terparkir di bahu jalan, serta aktivitas penyeberangan jalan menyebabkan arus kendaraan dari Tasikmalaya menuju Ciamis dan sebaliknya tersendat parah.
“Ieu mah parah pisan, Mang. Macetna nepi ka SPBU Cikoneng. Karunya warga anu tos sepuh kedah panas-panasan ngantre panjang kieu,” ujar Ustadz Peri, salah satu warga yang terjebak di lokasi.
Sistem Penyaluran Dipertanyakan: “Naha Teu di Desa?”
Kekecewaan warga tidak hanya terkait kemacetan, tetapi juga prosedur teknis penyaluran BLT. Banyak warga menilai, pengumpulan ribuan orang di satu titik merupakan langkah yang kurang efektif.
Beberapa keluhan warga antara lain:
- Aksesibilitas: Banyak lansia harus menempuh jarak jauh dengan biaya transportasi tambahan untuk mencapai Kantor Pos.
- Keamanan dan Kenyamanan: Antrean yang berjubel di pinggir jalan nasional berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- Efisiensi Waktu: Warga menghabiskan berjam-jam hanya untuk mengantre, padahal prosedur di tingkat desa bisa lebih cepat dan tertib.
Seorang penerima manfaat menegaskan, “Padahal mah mending di Desa masing-masing, Lebih dekat, lebih tertib, dan tidak bikin macet jalan raya nasional. Kalau di kantor pos begini, semuanya numpuk jadi satu, kacau!”
Evaluasi Penyaluran Diperlukan
Publik kini menuntut PT Pos Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meninjau ulang prosedur penyaluran bantuan. Warga berharap penyaluran BLT ke depannya dilakukan di kantor desa guna menghindari penumpukan massa dan gangguan fasilitas publik.
