SALIRA TV | KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT — Persidangan terkait sengketa dana pinjaman negara di Pengadilan Negeri Tasikmalaya menarik perhatian publik. Sidang dengan nomor perkara 8/Pdt.G/2026/PN Tsm tersebut digelar secara terbuka untuk umum pada Rabu, 4 Maret 2026, dan menghadirkan sejumlah tokoh penting di Kota Tasikmalaya sebagai pihak yang terlibat dalam perkara.
Kasus ini diajukan oleh Beng Haryono bersama rekan-rekannya dari Business Development Center (BDC). Mereka menggugat sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab atas pengelolaan dana pinjaman negara yang diduga mengalami masalah pembayaran.
Komposisi Majelis Hakim Dan Kehadiran Para Pihak
Sidang berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Persidangan berjalan dengan tertib dan diawasi secara ketat oleh aparatur pengadilan.
Administrasi perkara selama sidang berlangsung ditangani oleh panitera Cecep Jalil yang memastikan seluruh proses pencatatan berjalan sesuai prosedur.
Di dalam persidangan, masing-masing pihak hadir didampingi oleh tim kuasa hukum mereka.
Kuasa Hukum Para Pihak
Pihak penggugat dari Business Development Center (BDC), Beng Haryono dkk, diwakili oleh kuasa hukum Dani Safari Effendi, S.H., dan Muhammad Rifqi Arif, S.H.
Sementara itu, pihak tergugat juga menghadirkan tim hukum masing-masing. Tergugat I yang merupakan pengusaha lokal Deden Batik diwakili oleh Dudi Jamaludin, S.H. Sedangkan Tergugat II, mantan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, didampingi kuasa hukum Ihsan Suryanegara, S.H.
Gugatan Terkait Pengelolaan Dana Pinjaman Negara
Dalam pokok gugatan yang diajukan, pihak penggugat menilai telah terjadi wanprestasi dalam pengelolaan dana pinjaman negara yang berada di bawah pengawasan BDC. Dana tersebut sebelumnya ditujukan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan sektor usaha.
Namun demikian, menurut pihak penggugat, kewajiban pembayaran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kini diproses di pengadilan.
“Ini menyangkut uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Kami menuntut transparansi dan pengembalian hak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar salah satu tim hukum penggugat di luar ruang sidang.
Kasus Menjadi Perhatian Publik
Keterlibatan mantan kepala daerah serta pengusaha lokal membuat persidangan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Publik menantikan bagaimana proses hukum akan mengungkap fakta-fakta terkait pengelolaan dana pinjaman negara tersebut.
Selain itu, persidangan juga membuka kemungkinan penyelesaian melalui mediasi apabila para pihak sepakat mencari jalan damai.
Untuk tahap berikutnya, majelis hakim menjadwalkan agenda sidang lanjutan yang akan berfokus pada pembuktian serta mendengarkan keterangan dari para saksi yang berkaitan dengan perkara ini.
Reporter: Heri Heryanto
Editor: P. Pirmansyah
