SALIRA TV | KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT – Tokoh masyarakat yang dikenal dengan inisial IK akhirnya menyampaikan sikap terkait kondisi sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai bermasalah di wilayah Priangan Timur. Ia menyoroti proyek PJU mangkrak Tasikmalaya serta kualitas pekerjaan konstruksi yang dinilai tidak sesuai standar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam keterangannya, IK menilai beberapa proyek yang dibiayai dari anggaran negara belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
PJU Mangkrak Tasikmalaya Di Jalur Cikukulu–Cibalong
IK mengungkapkan bahwa proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di jalur Cikukulu menuju Cibalong tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal, lampu jalan tersebut seharusnya membantu meningkatkan keselamatan pengendara, khususnya saat malam hari.
Namun kondisi di lapangan justru berbeda. Sejumlah titik lampu diketahui tidak menyala sehingga ruas jalan menjadi gelap.
Sedikitnya terdapat delapan titik lampu PJU yang dilaporkan mati total di jalur tersebut.
“Lampu itu tidak nyala dari Cikukulu sampai Cibalong, ada delapan titik. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegas Iwan Kulit dalam sebuah wawancara.
Keluhan serupa juga muncul dari wilayah lain di Priangan Timur, di antaranya Pameungpeuk, Cikajang, hingga Cidaun. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Sorotan Kualitas Cor Proyek Di Kawali
Selain persoalan penerangan jalan, IK juga menyoroti kualitas pekerjaan konstruksi di wilayah Lumbung, Kawali. Ia menilai hasil pengecoran pada proyek tersebut tidak memenuhi standar teknis yang semestinya.
Menurutnya, kualitas campuran beton yang digunakan terlihat tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kekuatan konstruksi.
Dikhawatirkan Membahayakan Masyarakat
IK menyampaikan kekhawatiran bahwa struktur yang dibangun dengan kualitas cor yang buruk berpotensi mengalami kerusakan bahkan roboh.
Karena itu, ia mendesak agar bagian konstruksi yang dinilai bermasalah segera dibongkar dan diperbaiki sesuai standar teknis yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari risiko keselamatan bagi masyarakat yang melintas di area tersebut.
Soroti Penggunaan Anggaran Negara
Dalam keterangannya, IK juga menyinggung tanggung jawab pihak pelaksana proyek, termasuk perusahaan kontraktor yang terlibat.
Ia menilai proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan sehingga pihak pelaksana seharusnya bertanggung jawab penuh atas kondisi yang terjadi di lapangan.
“Ini uang negara, uang rakyat. Kalau dibiarkan begini, jelas merugikan rakyat. Harus ada sanksi tegas karena ini sudah masuk ranah kelalaian pemborong,” tambah Iwan.
Masyarakat Harapkan Evaluasi Proyek
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Evaluasi dinilai penting agar pengawasan terhadap kontraktor dan kualitas pekerjaan dapat ditingkatkan.
Dengan demikian, fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran negara benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan aman bagi masyarakat.
Reporter: Tim HIPSI
Editor: P. Pirmansyah
