SALIRA TV | KAB. TASIKMALAYA, JAWA BARAT – Salira TV melaporkan dugaan pengabaian K3 Proyek Longsor Tasikmalaya pada pekerjaan penanganan darurat bencana tanah longsor di Desa Papayan. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Peristiwa ini terjadi di Desa Papayan, Kecamatan Jatiwaras. Liputan lapangan dilakukan pada Minggu, 22 Januari 2026, saat aktivitas proyek berlangsung di area rawan longsor.
Dugaan Pelanggaran K3 Proyek Longsor Tasikmalaya
Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerja terlihat melakukan pekerjaan penguatan tanah dan pemasangan bronjong tanpa perlindungan alat keselamatan memadai. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi, terutama karena lokasi berada di bawah tebing curam dan material longsoran.
Ironisnya, di area proyek terpampang imbauan keselamatan kerja. Namun, implementasi di lapangan diduga belum berjalan maksimal.
Detail Nilai Dan Pelaksana Proyek
Informasi dari papan proyek menunjukkan pekerjaan penanganan darurat longsor memiliki nilai Rp1.811.827.800,00.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. AMAR MITRA INTI dan bersumber dari APBD melalui BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2026.
Kesaksian Warga Soal Kondisi Lapangan
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga sekitar. Salah satu warga yang sering melintas mengungkapkan keprihatinannya.
“Sangat miris melihatnya. Ini proyek besar, miliaran rupiah, tapi pekerjanya seolah dibiarkan bertaruh nyawa. Kondisinya sangat ekstrem, mereka bekerja di area rawan tanpa helm, sepatu bot yang layak, apalagi pelindung lainnya. Jangan sampai ada korban jiwa baru semua pihak saling menyalahkan,”
Aturan Hukum Terkait K3 Proyek Longsor Tasikmalaya
Penerapan K3 bukan hanya standar teknis, tetapi juga kewajiban hukum. Perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri sesuai aturan keselamatan kerja nasional.
Selain itu, pengawasan dari pemberi kerja menjadi faktor penting untuk memastikan pekerja terlindungi saat menjalankan tugas di area berisiko tinggi.
Publik Menanti Penjelasan Resmi
Masyarakat kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait. Transparansi dinilai penting agar proyek penanganan bencana tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan tenaga kerja.
Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan pengabaian standar keselamatan kerja tersebut.
Reporter: Tim Reporter Salira TV
Editor: P. Pirmansyah
