Menu ✖

Otomatis

Berita

SPM Sumsel Akan Usut Tuntas Anggaran DPPKB OKI

badge-check

SPM Sumsel Akan Usut Tuntas Anggaran DPPKB OKI Perbesar

SALIRA TV | KAB. OKI, SUMATERA SELATAN – SPM Sumsel usut anggaran DPPKB OKI menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait transparansi pengelolaan dana tahun anggaran 2025. Perkembangan ini mencuat usai konfirmasi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKI, Zulfikar, melalui pesan singkat WhatsApp pada 24 Februari 2026.

Dalam klarifikasinya, Zulfikar menjelaskan beberapa poin. Ia menyebut IMP merupakan Institusi Masyarakat Perkotaan atau Perdesaan. Program Bangga Kencana, lanjutnya, bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Ia juga menegaskan bahwa yang dimaksud provinsi adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, bukan Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, ia memaparkan mekanisme pembiayaan dan pembayaran kader, yakni dari pusat menuju BUD atau BPKAD, kemudian ke dinas, dilanjutkan ke Bank Sumsel Babel, dan akhirnya ke rekening kader.

SPM Sumsel Pertanyakan Transparansi

Menanggapi penjelasan tersebut, Koordinator Aksi Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM), Yovi Meitaha, menyampaikan sikap berbeda. Saat ditemui di kediamannya pada 24 Februari 2025, ia menduga terdapat upaya pengalihan isu terkait transparansi anggaran di DPPKB OKI.

Menurut Yovi, DPPKB OKI merupakan pengelola anggaran belanja APBD OKI Tahun 2025 untuk dana operasional IMP serta pembayaran tenaga penyuluh yang tersebar di 327 desa pada 18 kecamatan di Kabupaten OKI. Ia menyebut masing-masing kegiatan tersebut menelan anggaran sebesar 1.308.000.

Rencana Laporan ke APH dan Aksi Damai

Yovi juga menyoroti pernyataan Kepala Dinas DPPKB OKI yang sebelumnya menyampaikan bahwa dinas tidak menerima langsung dana tersebut, melainkan hanya menerima petunjuk pelaksanaan kegiatan serta menilai hasil kinerja penyuluh di tingkat kota dan perdesaan.

Perbedaan pandangan ini, menurutnya, perlu ditindaklanjuti secara hukum. Oleh karena itu, dalam waktu dekat SPM Sumsel berencana melaporkan anggaran di DPPKB OKI kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Selain itu, mereka juga akan menggelar aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Perkembangan kasus ini akan terus dipantau. Salira TV akan menghadirkan informasi lanjutan guna memastikan publik memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.

Reporter: Meifriandie
Editor: P. Pirmansyah

Read More

Perizinan Tambang Galian C Bermasalah, Pemprov Kaltara Siapkan Tim Pendampingan

29 Oct 2026 - 17:40 WIB

Perizinan Tambang Galian C Bermasalah, Pemprov Kaltara Siapkan Tim Pendampingan

15 Desa Kaltara yang Belum Terjangkau PLN Bakal Dialiri PLTS

29 Oct 2026 - 17:12 WIB

15 Desa Kaltara yang Belum Terjangkau PLN Bakal Dialiri PLTS

Pembangkit Diesel di Kaltara Bertahap Diganti Energi Terbarukan

29 Oct 2026 - 16:59 WIB

Pembangkit Diesel di Kaltara Bertahap Diganti Energi Terbarukan

Kaltara Dorong PLTS Terpusat untuk Terangi Desa Perbatasan

29 Oct 2026 - 16:44 WIB

Kaltara Dorong PLTS Terpusat untuk Terangi Desa Perbatasan
Trending on Advertorial