SALIRA TV | KOTA BANDUNG, JAWA BARAT — Polemik pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya muncul di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan halte tersebut, yang ditandai dengan pemasangan berbagai spanduk di sekitar lokasi (Sabtu, 31 Januari 2026).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai sikap penolakan yang disampaikan PKL Cicadas merupakan hal yang wajar. Menurutnya, kekhawatiran para pedagang lebih banyak didasari oleh persepsi akan adanya penggusuran akibat pembangunan fasilitas transportasi tersebut.
Farhan menegaskan, Pemerintah Kota Bandung tidak akan mengambil langkah sepihak dan memilih mengedepankan dialog sebagai jalan utama penyelesaian persoalan.
“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.
Lebih lanjut, Farhan menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum menetapkan keputusan terkait relokasi maupun pemberian kompensasi bagi PKL yang terdampak. Pemerintah masih ingin memahami kondisi riil usaha para pedagang sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” tuturnya.
Pembangunan halte BRT Bandung Raya sendiri merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi publik di wilayah Bandung Raya. Namun demikian, Pemkot Bandung memastikan setiap proses penataan kota tetap mempertimbangkan aspek sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Liputan ini dilakukan pada , di Kota Bandung, Jawa Barat.
Reporter: Kuswandi
Editor: P. Pirmansyah
