SALIRA TV | KAB. CIAMIS, JAWA BARAT – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 akhirnya mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Ciamis. Dalam kesepakatan tersebut, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Persetujuan bersama itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis yang berlangsung di Gedung DPRD Ciamis pada Jumat, 13 November 2026. Agenda rapat tersebut meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Herdiat Apresiasi Pembahasan Bersama DPRD
Dalam rapat paripurna tersebut, Herdiat Sunarya menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Secara khusus, ia mengapresiasi Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah memberikan tenaga, pemikiran, serta masukan selama pembahasan rancangan APBD berlangsung.
Menurut Herdiat, tercapainya kesepakatan bersama merupakan hasil dari komunikasi dan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Kesepakatan ini sekaligus menjadi pijakan penting dalam menjalankan roda pemerintahan serta menentukan arah pembangunan Kabupaten Ciamis pada tahun mendatang.
Selain itu, berbagai pandangan, saran, dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Masukan tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis,” ungkapnya.
Kemampuan Pendapatan Daerah Jadi Perhatian
Di sisi lain, Herdiat mengingatkan bahwa kemampuan pendapatan daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan. Pendapatan yang tersedia belum sepenuhnya dapat menutupi seluruh kebutuhan belanja pemerintah daerah.
Padahal, sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan tetap harus dilaksanakan. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara optimal.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Setiap alokasi belanja perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.
Herdiat juga menekankan agar pemerintah tetap memperhatikan pemenuhan urusan pemerintahan wajib, mandatory spending, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Seluruh ketentuan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Anggaran Berbasis Kinerja Harus Diperkuat
Selain menentukan skala prioritas, penerapan anggaran berbasis kinerja juga menjadi perhatian penting dalam penyusunan APBD Ciamis 2027.
Melalui pendekatan tersebut, setiap penggunaan anggaran diharapkan memiliki hasil yang jelas dan terukur. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya terserap dalam pelaksanaan program, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prinsip efektivitas dan efisiensi harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil optimal serta mendukung pencapaian target pembangunan.
Raperda APBD 2027 Segera Dievaluasi Gubernur
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. Tahapan ini dilakukan untuk menjalani proses evaluasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Hasil evaluasi gubernur nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut. Penyempurnaan diperlukan agar kebijakan anggaran tetap sesuai regulasi serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Proses perbaikan harus diselesaikan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima. Pelaksanaannya melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis.
Seluruh catatan dan rekomendasi dari gubernur akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penyelarasan kebijakan anggaran atau budget alignment.
Melalui tahapan tersebut, Pemkab Ciamis berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat tersusun secara tepat, sesuai aturan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD ini diharapkan tidak hanya menjadi penyelesaian tahapan administratif. Lebih dari itu, APBD Ciamis 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.
Reporter: Heri Heryanto
Editor: P. Pirmansyah
