SALIRA TV | KAB. OKI, SUMATERA SELATAN – Ikatan Keluarga Besar Macan Lindungan Sumatera Selatan (IKBML Sumsel) secara resmi menyoroti dugaan anggaran BPPD OKI terkait belanja perjalanan dinas. Sikap tegas ini disampaikan dalam keterangan pers yang digelar pada 25 Februari 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Organisasi yang dikordinatori Wandriasyah tersebut menyatakan akan melaporkan temuan mereka ke Kejaksaan Negeri Kayuagung pada pekan depan. Selain itu, IKBML Sumsel juga berencana menggelar aksi damai guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Fokus Dugaan Anggaran BPPD OKI
Tim IKBML Sumsel melakukan analisis dokumen administrasi selama tiga bulan sejak Januari 2026. Dari hasil verifikasi, mereka menemukan indikasi penyimpangan pada dua pos belanja, yakni perjalanan dinas dalam kota serta perjalanan dinas luar kota, provinsi, dan luar negeri.
Dalam pernyataannya, Wandriasyah menegaskan, “Kami menemukan sejumlah indikasi yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas di BPPD Kabupaten OKI. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan pajak justru menunjukkan tanda-tanda tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Indikasi Perjalanan Dinas Dalam Kota
IKBML Sumsel mengidentifikasi sejumlah persoalan. Di antaranya dugaan surat tugas yang tidak sesuai fakta, pengeluaran melebihi standar, serta penggunaan moda transportasi yang dinilai tidak efisien. Selain itu, terdapat klaim biaya tanpa bukti transaksi sah dan pola perjalanan berulang untuk kegiatan serupa.
Indikasi Perjalanan Dinas Luar Kota
Untuk perjalanan luar kota, ditemukan dugaan kegiatan yang tidak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran. Ada pula indikasi pemilihan hotel dan tiket penerbangan di luar ketentuan. Beberapa biaya dinilai tidak relevan dengan tugas dinas, bahkan terdapat dugaan klaim ganda. Selain itu, sebagian perjalanan tidak disertai laporan hasil yang jelas.
Wandriasyah kembali menegaskan, “Kami tidak melakukan tuduhan sembarangan. Seluruh temuan telah kami dokumentasikan dengan baik dan akan kami serahkan secara lengkap kepada Kejaksaan Negeri Kayuagung. Dana publik adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, sehingga setiap penyimpangan yang ditemukan harus mendapatkan penanganan hukum yang sesuai,” tegasnya.
IKBML Sumsel juga mengajak masyarakat Kabupaten OKI untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah. “Kami juga mengajak masyarakat Kabupaten OKI untuk turut mengawasi dan mendukung upaya kami dalam memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan benar. Transparansi dan akuntabilitas adalah hak setiap warga negara, dan kami akan terus mengawal hal ini hingga mendapatkan hasil yang memuaskan,” tambah Wandriasyah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten OKI belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya berstatus terbaca tanpa balasan. Sementara itu, sumber internal menyebutkan proses verifikasi sedang berlangsung dan klarifikasi resmi akan segera disampaikan.
Reporter: Meifriandie
Editor: P. Pirmansyah
