SALIRA TV | KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan pemetaan kebutuhan BBM Bersubsidi Kaltara. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, kuota yang diberikan pemerintah pusat, serta realisasi penyaluran energi di lapangan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu data realisasi penyaluran BBM dan LPG tabung 3 kilogram dari PT Pertamina Patra Niaga.
Hal tersebut disampaikan Ferdy pada Selasa, 3 November 2026. Menurutnya, data tersebut sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai distribusi energi bersubsidi di seluruh wilayah Kaltara.
“Data itu diperlukan untuk memperoleh gambaran lebih terperinci mengenai penyaluran energi bersubsidi di lima kabupaten/kota di Kaltara,” kata Ferdy, Selasa (3/11/2026)
Kesenjangan Usulan dan Kuota BBM Masih Menjadi Perhatian
Berdasarkan data pemaparan ESDM Kaltara untuk periode 2024 hingga 2026, terdapat perbedaan cukup besar antara total kebutuhan BBM yang diusulkan pemerintah daerah dengan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk jenis Pertalite, total usulan kebutuhan Kalimantan Utara mencapai 892.826 kiloliter. Namun, kuota yang disetujui hanya sebesar 446.164 kiloliter atau sekitar 49,97 persen dari keseluruhan usulan.
“Untuk Pertalite, total usulan kebutuhan Kaltara selama periode tersebut mencapai 892.826 kiloliter (kL). Sementara kuota yang ditetapkan sebesar 446.164 kL atau sekitar 49,97 persen dari total usulan,” ungkap Ferdy.
Dengan jumlah tersebut, terdapat selisih kebutuhan sebesar 446.662 kiloliter atau sekitar 50,03 persen dari total kebutuhan yang telah diajukan.
“Artinya, terdapat selisih sebesar 446.662 kL atau 50,03 persen antara kebutuhan yang diusulkan dengan kuota yang diterima,” sambung dia.
Sementara itu, untuk jenis Biosolar, total usulan kebutuhan selama periode yang sama tercatat mencapai 224.924 kiloliter. Adapun kuota yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 181.901 kiloliter atau setara dengan 80,87 persen dari usulan.
“Dengan demikian, terdapat selisih 43.023 kL atau sekitar 19,13 persen,” jelasnya.
ESDM Perkuat Data untuk Evaluasi Distribusi Energi
Menghadapi kondisi tersebut, ESDM Kaltara menilai penguatan data dan metode penghitungan kebutuhan BBM menjadi hal penting. Data yang akurat diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kebutuhan energi sekaligus memperkuat usulan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Selain data kebutuhan, informasi mengenai realisasi penyaluran dari Pertamina juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kuota yang diberikan dengan jumlah BBM yang benar-benar diterima masyarakat.
“Data realisasi penyaluran dari Pertamina juga dibutuhkan untuk mencocokkan kebutuhan, kuota yang ditetapkan dan penyaluran aktual di lapangan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara lebih terukur terhadap ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi,” ujarnya.
Tidak hanya BBM, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap distribusi LPG tabung 3 kilogram. Data penyaluran berdasarkan kabupaten dan kota diperlukan untuk mengetahui apakah distribusinya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Infrastruktur Gas Bumi Terus Dikembangkan
Di sisi lain, pengembangan infrastruktur energi di Kalimantan Utara juga terus menjadi perhatian. ESDM Kaltara mencatat jaringan gas bumi atau jargas yang telah terpasang mencapai 31.024 sambungan rumah di Kota Tarakan.
Selain itu, terdapat 4.000 sambungan rumah di Kecamatan Bunyu dan 725 sambungan rumah di Kecamatan Tana Lia.
Keberadaan jaringan gas bumi tersebut menjadi salah satu bagian dari pengembangan infrastruktur energi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap data realisasi penyaluran dari PT Pertamina Patra Niaga dapat segera tersedia. Dengan demikian, proses evaluasi dan perencanaan kebutuhan energi, khususnya BBM dan LPG bersubsidi, dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Pemprov Kaltara berharap tersedianya data realisasi penyaluran dari PT Pertamina Patra Niaga dapat mendukung evaluasi dan perencanaan kebutuhan energi secara lebih akurat. Terlebih, ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi di Kaltara,” pungkasnya.
Editor: P. Pirmansyah
