SALIRA TV | KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat sebagai solusi untuk memperluas akses listrik di desa-desa perbatasan yang belum terjangkau jaringan PLN secara optimal.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mengatasi keterbatasan layanan kelistrikan, terutama di wilayah pedalaman dengan kondisi geografis yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi.
Berdasarkan pemberitaan yang dilansir pada Senin, 29 Juni 2026, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa kondisi medan menjadi salah satu kendala utama dalam pemerataan akses listrik di kawasan perbatasan.
“Bagaimana caranya kita menuntaskan persoalan listrik di desa-desa perbatasan. Tidak semua lokasi memungkinkan jaringan PLN masuk,” ujar Ferdy.
PLTS Terpusat Jadi Alternatif Pemerataan Listrik
Menurut Ferdy, pembangunan jaringan listrik konvensional menuju desa-desa terpencil membutuhkan investasi yang besar. Selain itu, keterbatasan akses dan jarak dari jaringan yang sudah tersedia membuat pengembangan infrastruktur tersebut tidak selalu memungkinkan secara teknis maupun ekonomis.
Karena itu, Dinas ESDM Kaltara berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mempercepat penyediaan listrik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terisolasi.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan jaringan listrik berbasis PLTS terpusat. Skema ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN.
“Untuk desa yang tidak memungkinkan dilakukan perluasan jaringan, solusinya adalah membangun jaringan listrik dan PLTS terpusat di daerah yang terisolasi,” jelasnya.
Ferdy menerangkan, pembangunan fasilitas tersebut direncanakan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari pemerintah pusat. Setelah pembangunan selesai, pengelolaan fasilitas akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau PT PLN sesuai dengan skema yang ditetapkan.
Sebanyak 13 Desa Telah Disurvei
Sebagai bagian dari persiapan program, sebanyak 13 desa telah menjalani survei oleh Balai Besar Survei dan Pengkajian Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP EBTKE).
Survei tersebut menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi kebutuhan listrik sekaligus menentukan solusi energi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Proses pemetaan juga direncanakan berlanjut secara bertahap hingga 2029.
Selain tenaga surya, Kaltara memiliki potensi sumber energi terbarukan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan kelistrikan.
“Ada yang cocok menggunakan PLTS, ada yang menggunakan mikrohidro karena memiliki sungai kecil, bahkan ada lokasi yang berpotensi dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin,” katanya.
Kolaborasi untuk Menerangi Wilayah Perbatasan
Dinas ESDM Kaltara berharap pemerintah pusat dan PT PLN dapat memperkuat koordinasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan yang belum terlayani secara optimal.
Pemanfaatan energi terbarukan dinilai dapat membuka peluang penyediaan listrik yang lebih sesuai dengan karakteristik geografis desa-desa terpencil.
Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan memperoleh akses listrik yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
Melalui pengembangan PLTS terpusat dan sumber energi terbarukan lainnya, pemerataan listrik di Kalimantan Utara diharapkan terus meningkat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia.
Editor: P. Pirmansyah
