“Kami sangat menyayangkan sikap tertutup dan tidak kooperatif dari oknum pengelola Dapur MBG ini. Tugas pers diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konfirmasi mengenai IPAL ini penting karena menyangkut hak masyarakat sekitar akan lingkungan yang sehat serta pemenuhan standar kelaikan fasilitas gizi publik,” tegas Ade Irawan di lokasi kejadian.
Menurut Ade, persoalan pengelolaan limbah perlu mendapat perhatian karena kegiatan Dapur MBG berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menilai aspek kebersihan, sanitasi, serta pengelolaan limbah cair merupakan bagian penting dari operasional fasilitas pemenuhan gizi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu, menurutnya, pengelolaan fasilitas pendukung juga perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
HIPSI Mendorong Pemeriksaan dan Evaluasi
Atas kejadian tersebut, HIPSI menyatakan akan menindaklanjuti persoalan melalui mekanisme konfirmasi resmi kepada pihak terkait.
HIPSI juga berencana meminta instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan IPAL di SPPG Tamanjaya 04 – Yayasan Boga Sukses Berkah.
Instansi yang didorong untuk memberikan perhatian antara lain Badan Gizi Nasional dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan gizi menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan, termasuk dalam hal pengelolaan limbah cair.
“Jangan sampai program baik untuk gizi anak-anak justru dinodai oleh ketidaktransparanan dalam pengelolaan operasional limbah, apalagi sampai ada indikasi penghalangan terhadap tugas jurnalistik,” pungkas Ade Irawan.
Pihak Pengelola Belum Memberikan Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Yayasan Boga Sukses Berkah maupun penanggung jawab SPPG Tamanjaya 04 belum menyampaikan tanggapan resmi kepada Tim HIPSI mengenai persoalan IPAL Dapur MBG Tamanjaya tersebut.
