SALIRA TV | KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT – Polemik Bantuan Sosial Tasikmalaya kembali menjadi perhatian publik. Pada liputan Sabtu, 28 Februari 2026, sejumlah warga mengeluhkan perubahan status data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Permasalahan ini berkaitan dengan pembaruan data berbasis klasifikasi desil. Secara ketentuan, masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 berhak menerima bantuan sosial. Namun, beberapa warga mengaku status mereka berubah menjadi Desil 5 ke atas tanpa penjelasan yang transparan.
Ironi Tuduhan Judi Online dalam Bantuan Sosial Tasikmalaya
Isu yang paling disorot adalah pencoretan penerima Bantuan Sosial Tasikmalaya dengan alasan dugaan keterlibatan judi online. Kebijakan penertiban tersebut pada dasarnya bertujuan baik. Akan tetapi, pelaksanaannya dinilai belum melalui verifikasi yang akurat.
“Banyak kejadian, warga yang benar-benar tidak berdaya—lansia, penyandang disabilitas—tiba-tiba datanya berubah menjadi Desil 5 ke atas. Mereka dituduh terlibat judi online tanpa bukti yang jelas,” ungkap Kang Candra, budayawan dan pemerhati sosial di Kota Tasikmalaya.
Ia mencontohkan kasus di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes. Menurutnya, terdapat warga dengan keterbatasan fisik dan ekonomi yang justru masuk dalam daftar yang dicoret dari penerima bantuan.
“Bagaimana mungkin seorang penyandang disabilitas yang bahkan untuk makan sehari-hari saja sulit, bisa bermain judi online? Ini benar-benar tidak masuk akal!” tegasnya.
Surat Pernyataan dan Hambatan Administratif
Persoalan Bantuan Sosial Tasikmalaya semakin kompleks ketika Dinas Sosial mewajibkan warga membuat surat pernyataan tidak akan bermain judi online sebagai syarat pemulihan bantuan. Kebijakan ini justru memunculkan kendala baru.
Sejumlah lurah dikabarkan belum bersedia menandatangani surat tersebut karena mempertimbangkan aspek tanggung jawab administratif. Akibatnya, warga yang berharap bantuan kembali cair harus menghadapi prosedur yang berlarut-larut.
“Pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan solusi, bukan malah menambah beban rakyat dengan prosedur yang berbelit dan saling lempar tanggung jawab antar instansi,” tambah Kang Candra.
Tuntutan Transparansi dan Evaluasi Kebijakan
Publik kini mendesak adanya transparansi dalam mekanisme pembaruan data desil. Masyarakat berharap indikator penilaian disampaikan secara terbuka, termasuk proses verifikasi dugaan pelanggaran.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kebijakan Bantuan Sosial Tasikmalaya benar-benar tepat sasaran. Tanpa perbaikan sistem dan koordinasi yang jelas, kebijakan sosial berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.
Reporter: Heri Heryanto
Editor: P. Pirmansyah
