SALIRA TV | KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT — Proyek Irigasi Cikalang 2 akhirnya menunjukkan perkembangan positif setelah sempat menuai sorotan publik. Pada Jumat, 13 Maret 2026, DPRD Kota Tasikmalaya memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai tindak lanjut audiensi Forum Masyarakat Peduli Cikalang.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam merespons keluhan warga, khususnya terkait upah kerja yang belum dibayarkan dalam proyek tersebut.
Komitmen Penyelesaian Upah Warga
Dalam nota bernomor 100.3.7/135/DPRD/2026, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy bersama PT Hutama Karya (Persero) menyatakan kesediaannya membantu menyelesaikan persoalan upah antara subkontraktor PT Total Primakon Perkasa dan warga Kecamatan Cibeureum.
Warga yang selama ini menanti kepastian pembayaran, dijanjikan akan segera menerima haknya dalam waktu secepat mungkin. Kesepakatan ini diharapkan menjadi solusi konkret atas polemik yang berkembang.
Evaluasi Pekerjaan Irigasi Cikalang 2
Selain persoalan upah, kondisi fisik proyek Irigasi Cikalang 2 juga menjadi perhatian utama. PT Hutama Karya (Persero) diwajibkan melakukan evaluasi menyeluruh serta bertanggung jawab atas kekurangan pekerjaan yang belum terselesaikan.
Langkah ini dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat, terutama terkait fungsi irigasi yang belum optimal meskipun masa kontrak telah diperpanjang.
DPRD Pastikan Pengawasan Berlanjut
DPRD Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian proyek Irigasi Cikalang 2. Pengawasan tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi akan berlanjut hingga seluruh persoalan benar-benar tuntas.
“DPRD Kota Tasikmalaya akan kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas perkembangan penyelesaian masalah ini. Rencananya, pertemuan evaluasi lanjutan akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H,” tulis dokumen tersebut.
Respons Publik Terhadap Irigasi Cikalang 2
Sebelumnya, kritik keras disampaikan oleh Heri Priyanto selaku Ketua Ormas Brantas. Ia menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam proyek senilai Rp5,6 miliar yang dinilai tidak berjalan optimal.
