SALIRA TV | KAB. CIAMIS, JAWA BARAT – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tasikmalaya resmi meluncurkan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat atau Zona KHAS Karangkamulyan di kawasan Rest Area Karangkamulyan pada Jumat, 5 Juni 2026.
Peluncuran Zona KHAS Karangkamulyan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Opening Ceremony JAZIRAH (Jalinan Sinergis Ekonomi Syariah) Priangan Timur x Ciamis Creative Expo (CCE) 2026.
Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kuliner.
Zona KHAS Karangkamulyan Dorong Ekosistem Halal Berkelanjutan
Acara peluncuran dihadiri berbagai unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala BPJPH Jawa Barat, Ketua Dekranasda Kabupaten Ciamis, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengatakan keberadaan kawasan kuliner halal tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat maupun pengunjung yang singgah di Kabupaten Ciamis.
Menurutnya, potensi kuliner daerah dapat berkembang lebih cepat apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas produk, inovasi, serta jaminan halal yang jelas.
“Keberadaan sertifikasi halal ini sangat penting. Selain memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Ciamis, juga memberikan kepastian bagi para pendatang yang melintas atau singgah di Ciamis. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi merasa ragu ketika menikmati kuliner yang tersedia di rest area karena telah terverifikasi halal,” ujar Herdiat.
Kolaborasi Perkuat Daya Saing UMKM Lokal
Zona KHAS Karangkamulyan merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis, Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat, BPJPH, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
