SALIRA TV | TANJUNG SELOR, KALIMANTAN UTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan perubahan skema distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke kawasan perbatasan Apau Kayan, Kabupaten Malinau. Usulan tersebut mencakup pengalihan jalur penyaluran BBM dari transportasi darat menjadi jalur udara guna mengatasi berbagai kendala distribusi di wilayah pedalaman.
Usulan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, sebagai upaya memperkuat ketersediaan energi bagi masyarakat perbatasan. Informasi tersebut disampaikan pada Kamis, 9 Juli 2026, berdasarkan keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara.
Distribusi BBM Subsidi Apau Kayan Terkendala Akses Darat
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa perubahan skema distribusi diperlukan untuk mengatasi hambatan pengiriman BBM yang selama ini mengandalkan jalur darat dari Kalimantan Timur.
“Usulan itu dilatarbelakangi berbagai kendala distribusi BBM subsidi yang selama ini melalui jalur darat dari wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menuju wilayah Apau Kayan,” kata Ferdy, didampingi Kabid Geologi, Trimulbar, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur jalan, cuaca, serta faktor keamanan menjadi sejumlah tantangan utama dalam proses penyaluran BBM ke kawasan tersebut.
“Distribusi melalui jalur darat sering terkendala kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur jalan, faktor cuaca, hingga aspek keamanan. Karena itu, Bapak Gubernur mengusulkan agar distribusi BBM subsidi dialihkan menggunakan jalur udara melalui Bandara Long Ampung sebagai titik distribusi utama,” sambung dia.
Bandara Long Ampung Diusulkan Menjadi Pusat Distribusi
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Kaltara telah menyampaikan usulan resmi melalui surat Nomor 500.10.26.5/2355/DESDM/GUB tertanggal 9 Juni 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Pemanfaatan Bandara Long Ampung diharapkan menjadi solusi strategis untuk mempercepat pengiriman BBM subsidi. Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan dapat memperoleh pasokan energi secara lebih terjamin.
“Pemanfaatan Bandara Long Ampung akan mempercepat penyaluran BBM subsidi sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” jelasnya.
Selanjutnya, distribusi BBM dari Bandara Long Ampung direncanakan menjangkau Kecamatan Kayan Selatan. Penyaluran tersebut juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi masyarakat di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Sungai Boh yang termasuk dalam kawasan Apau Kayan.
Kebutuhan BBM untuk Aktivitas Masyarakat Perbatasan
Ferdy mengungkapkan, kebutuhan BBM subsidi di Apau Kayan memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat.
Ketersediaan bahan bakar diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan, sektor kesehatan, pendidikan, hingga transportasi. Terlebih lagi, kawasan Apau Kayan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Melalui perubahan jalur distribusi, pemerintah berharap waktu pengiriman dapat dipangkas. Selain itu, risiko keterlambatan pasokan akibat kendala jalan dan cuaca juga dapat diminimalkan.
“Melalui jalur udara, waktu distribusi dapat dipersingkat sehingga risiko keterlambatan pasokan dapat diminimalkan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh akses energi yang setara dengan daerah lainnya,” tegasnya.
Pemprov Kaltara Harapkan Dukungan Pertamina
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap PT Pertamina Patra Niaga dapat memberikan pertimbangan dan tindak lanjut terhadap usulan perubahan skema distribusi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ferdy juga menjelaskan bahwa surat gubernur telah ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah koordinasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.
“Surat gubernur itu juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai bentuk koordinasi dalam memperkuat ketahanan energi di wilayah perbatasan Kaltara,” tutupnya.
Dengan adanya usulan distribusi BBM subsidi melalui jalur udara, pemerintah daerah berharap akses energi bagi masyarakat Apau Kayan semakin baik. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pelayanan dan pembangunan di wilayah pedalaman serta perbatasan Indonesia.
Editor: P. Pirmansyah
