SALIRA TV | KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT – Pembangunan tower monopole di kawasan permukiman warga, tepatnya di wilayah Mulyasari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, menuai keberatan dari sejumlah masyarakat sekitar. Warga mempertanyakan proses sosialisasi, mekanisme persetujuan pembangunan, hingga pembagian kompensasi yang dinilai belum merata.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan secara terbuka melalui musyawarah bersama sebelum proyek pendirian menara telekomunikasi itu dilaksanakan.
Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun pada Senin, 9 November 2026, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan proses pembangunan, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kejelasan hak masyarakat yang berada di sekitar menara.
Warga Pertanyakan Proses Sosialisasi Pendirian Tower Monopole
Salah seorang warga yang tinggal di kawasan Ring 1, Aman, warga RT 01 RW 07 Mulyasari, Kelurahan Sukamanah, mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya musyawarah resmi di lingkungan RT, RW, maupun kelurahan mengenai rencana pembangunan tower tersebut.
Menurut Aman, pengumpulan persetujuan warga dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing. Ia mengaku akhirnya ikut menandatangani dokumen persetujuan setelah melihat sejumlah warga lainnya telah memberikan tanda tangan.
“Tidak ada musyawarah dulu, tidak ada kumpul-kumpul. Tiba-tiba sudah ada tanda tangan, ya saya mengikuti karena orang lain sudah tanda tangan,” ujar Aman saat ditemui di sekitar lokasi.
Selain mempertanyakan prosedur persetujuan, Aman juga menyoroti perbedaan informasi mengenai ukuran menara yang akan dibangun.
Pada awalnya, warga mendapatkan informasi bahwa konstruksi tower hanya berukuran kecil, menyerupai tiang listrik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bangunan yang berdiri memiliki ukuran jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat Aman merasa khawatir, terutama karena posisi rumahnya berada tidak jauh dari menara.
“Dulu ceritanya mau sebesar tiang listrik. Ternyata sekarang datangnya besar sekali, jadi saya merasa takut,” tambahnya.
Kompensasi Pembangunan Tower Monopole Dipertanyakan
Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah pembagian uang kompensasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
Aman mengaku menerima uang sebesar Rp400.000 yang diserahkan melalui Ketua RW setempat. Berdasarkan keterangannya, Ketua RW tersebut juga merupakan pemilik lahan tempat menara telekomunikasi didirikan.
Namun, Aman mempertanyakan dasar penentuan nominal kompensasi tersebut. Pasalnya, warga yang rumahnya berada lebih jauh dari lokasi tower, termasuk tiga anggota keluarganya yang tinggal di bagian belakang, disebut menerima nominal yang sama.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria penerima dan pertimbangan pembagian kompensasi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal paling dekat dengan menara.
Keluhan serupa juga disampaikan Pipit, warga RT 03 RW 11 Cibogohilir, yang rumahnya berada tepat di seberang jalan dari lokasi tower.
Pipit mengaku tidak pernah mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan menara tersebut. Ia juga menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi maupun menerima uang kompensasi.
“Tidak tahu sama sekali, tidak ada sosialisasi, kompensasi juga tidak ada. Padahal posisinya dekat sekali di depan. Saya juga ingin ada kompensasinya, karena takut ada apa-apa dari bahaya tower yang dekat dengan rumah,” ungkap Pipit.
Keterangan tersebut memperlihatkan adanya persoalan komunikasi antara pihak penyelenggara pembangunan dengan sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Aturan Pendirian Tower Monopole di Tasikmalaya Perlu Diperiksa
Keluhan masyarakat mengenai pendirian tower monopole di Tasikmalaya turut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan administrasi dan pemenuhan ketentuan pembangunan menara telekomunikasi.
Secara umum, penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia memiliki sejumlah landasan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Selain itu, terdapat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
Di tingkat Kota Tasikmalaya, pengaturan mengenai pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Ketentuan pelaksanaannya antara lain diatur melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2013.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperiksa oleh instansi terkait untuk memastikan apakah proses pembangunan tower di wilayah Sukamanah telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
Pemeriksaan juga diperlukan terhadap dokumen persetujuan warga, proses sosialisasi, kesesuaian lokasi, serta kelengkapan persetujuan bangunan gedung atau PBG sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga Minta Transparansi dan Pemeriksaan Ulang
Terkait persoalan kompensasi, warga mengharapkan adanya keterbukaan mengenai mekanisme penentuan penerima, dasar pembagian nominal, serta pertimbangan terhadap masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi pembangunan.
Perlu dipastikan pula bahwa seluruh warga yang masuk dalam kategori terdampak telah terdata dan memperoleh informasi yang memadai.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak penyelenggara tower maupun instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai tanggapan atas keluhan warga tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait, pihak kecamatan, dan kelurahan dapat segera melakukan peninjauan terhadap proses pembangunan menara monopole tersebut.
Warga juga menginginkan adanya mediasi terbuka yang melibatkan masyarakat, pemilik lahan, pihak penyelenggara menara, serta unsur pemerintahan setempat.
Dengan demikian, berbagai pertanyaan mengenai prosedur pembangunan, keamanan lingkungan, perizinan, dan kompensasi dapat memperoleh penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Reporter: Tim HIPSI
Editor: P. Pirmansyah
