“Tukaran tanah dari masyarakat itu sekarang sudah dijadikan bangunan fasilitas desa, mulai dari Pustu (Puskesmas Pembantu), kantor desa, hingga sekolah. Itu semua murni awalnya dari tanah hak milik masyarakat,” jelas Deni Nugraha.
Ia menegaskan pihaknya menuntut penyelesaian serius dari instansi terkait agar hak masyarakat segera dikembalikan dalam bentuk dokumen legal.
“Harapan saya tidak muluk-muluk, pengen dijadikan SPPT masyarakat yang menjadi haknya. Kalau misalkan tidak terealisasi, saya akan ambil kembali hak itu. Bahkan sekalian desa yang ditukar guling itu kembali ke awal, kita akan ambil lagi tanah hak milik masyarakat,” pungkas Deni secara tegas.
AWP Siap Bawa Kasus ke Level Lebih Tinggi
Deni juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada tingkat Kabupaten Tasikmalaya saja. Jika tidak ada solusi konkret, mereka siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk pemerintah provinsi hingga tokoh nasional.
“Kami dari tim AWP Tasikmalaya akan terus memperjuangkan hak dan kewajiban warga ini. Sekalipun kami harus menghadap ke Bupati atau bahkan ke KDM (Kang Dedi Mulyadi), akan kami lakukan. Keadilan hukum harus ditegakkan, jangan sampai tumpul ke atas tajam ke bawah,” tutup Deni Nugraha.
Hingga berita ini diterbitkan oleh Salira TV, pihak AWP masih melakukan koordinasi intensif dengan BPN Kabupaten Tasikmalaya agar hak administratif warga segera terpenuhi.
Reporter: Heri Heryanto
Editor: P. Pirmansyah
