SALIRA TV | TANJUNG SELOR, KALIMANTAN UTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan pemerataan akses listrik di 60 desa yang hingga kini masih mengalami keterbatasan pasokan energi. Program listrik desa Kaltara tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp471 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun serta memperluas infrastruktur kelistrikan, terutama di wilayah yang selama ini belum mendapatkan pelayanan listrik secara memadai.
Informasi tersebut disampaikan dalam pembahasan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan itu membahas kebutuhan pembangunan jaringan listrik sekaligus menindaklanjuti berbagai usulan pemerintah daerah terkait pemerataan energi.
Kepala Dinas ESDM Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan sejumlah kendala yang ditemukan di lapangan. Usulan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian ESDM sebagai bagian dari persiapan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Anggaran Rp471 Miliar untuk Listrik Desa Kaltara
Dari hasil pembahasan tersebut, Kalimantan Utara memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp471 miliar dari Kementerian ESDM. Anggaran ini akan mendukung pembangunan infrastruktur listrik melalui perluasan jaringan dan penyediaan pembangkit listrik komunal.
Ferdy menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan masukan mengenai berbagai persoalan kelistrikan yang masih dihadapi masyarakat.
“Dalam rapat itu kami memberikan pendapat dan usulan terkait kendala serta permasalahan di lapangan. Kemudian usulan yang kami sampaikan juga diverifikasi untuk pembangunan listrik desa di Kaltara,” ujar Ferdy.
Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, pemerintah daerah optimistis upaya pemerataan listrik dapat berjalan lebih cepat. Targetnya, seluruh desa yang masih mengalami keterbatasan akses kelistrikan dapat memperoleh pelayanan secara bertahap dalam dua tahun mendatang.
“Saya menargetkan listrik yang ada di setiap desa di Kaltara dalam dua tahun sudah tuntas dalam pelaksanaan,” tegasnya.
Seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara akan menjadi bagian dari program tersebut. Namun, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau diperkirakan mendapatkan porsi pembangunan yang lebih besar.
Kedua wilayah tersebut masih memiliki sejumlah kawasan dengan tingkat keterjangkauan layanan listrik yang relatif rendah.
“Semua kabupaten dan kota di Kaltara dapat program tersebut, tapi kemungkinan Kabupaten Nunukan dan Malinau akan lebih menonjol karena masih tergolong kurang dialiri listrik,” katanya.
63 Titik Jaringan dan 11 Pembangkit Komunal Disiapkan
Selain memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum terlayani, pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung melalui dua skema utama.
Skema pertama adalah pembangunan pembangkit listrik komunal yang ditempatkan di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan masyarakat.
Secara keseluruhan, terdapat 11 titik pembangkit listrik komunal yang masuk dalam rencana pembangunan. Sebanyak enam titik akan ditempatkan di Kabupaten Nunukan, sedangkan lima titik lainnya dialokasikan untuk Kabupaten Malinau.
Sementara itu, skema kedua dilakukan melalui perluasan jaringan kelistrikan. Pemerintah merencanakan pembangunan jaringan di 63 titik yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
“Perluasan jaringan itu 63 titik. Semua kabupaten dan kota yang ada di Kaltara dapat semua,” ungkap Ferdy.
Kombinasi pembangunan pembangkit komunal dan perluasan jaringan tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Pemerataan Listrik Diharapkan Dorong Ekonomi Desa
Pemerataan akses listrik tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangga. Ketersediaan energi juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan.
Dengan pasokan listrik yang lebih memadai, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pun menaruh harapan besar terhadap realisasi program tersebut. Dukungan anggaran sekitar Rp471 miliar, pembangunan 11 pembangkit listrik komunal, serta perluasan jaringan di 63 titik menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan infrastruktur energi.
Apabila berjalan sesuai target, program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan layanan kelistrikan antara kawasan perkotaan, pedalaman, dan wilayah perbatasan.
Editor: P. Pirmansyah
