SALIRA TV | KAB. TASIKMALAYA, JAWA BARAT – Pelaksanaan proyek revitalisasi SMPN 1 Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi di ketinggian tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Temuan tersebut berdasarkan pantauan langsung Tim HIPSI pada Rabu, 18 November 2026, di lokasi proyek yang berada di Jalan Raya Sukahening, Kampung Babakan Kiara RT 003 RW 008, Desa Calingcing, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya.
Ironisnya, proyek yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp1,39 miliar tersebut justru memperlihatkan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan tenaga kerja.
Pekerja di Ketinggian Tanpa Perlengkapan Keselamatan
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, beberapa pekerja terlihat menjalankan pekerjaan di bagian atas bangunan, termasuk di tepi tembok lantai atas dan area pemasangan rangka atap baja ringan.
Namun, para pekerja tersebut tidak terlihat menggunakan perlengkapan keselamatan standar. Mulai dari helm pelindung kepala, rompi keselamatan, hingga sabuk pengaman khusus untuk pekerjaan di ketinggian.
Bahkan, seorang pekerja tampak berjongkok di bagian sudut tembok paling atas sambil mengoperasikan mesin bor listrik. Pekerja tersebut hanya mengenakan penutup kepala berbahan kain tanpa terlihat menggunakan pengaman untuk mengantisipasi risiko terjatuh.
Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Sebab, pekerjaan konstruksi di ketinggian memiliki risiko kecelakaan serius, terutama apabila pekerja kehilangan keseimbangan atau terpeleset ketika menjalankan aktivitasnya.

Papan Peringatan K3 Justru Tertutup Material Bangunan
Persoalan lainnya terlihat pada papan informasi keselamatan kerja yang terpasang di lingkungan proyek.
Pada papan berwarna merah putih tersebut tercantum tulisan:
“ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB – WAJIB MENGGUNAKAN APD”
Papan itu juga dilengkapi ilustrasi mengenai kewajiban penggunaan helm keselamatan, rompi, dan sepatu pelindung.
Akan tetapi, kondisi di lapangan justru memperlihatkan hal yang bertolak belakang. Sebagian papan peringatan tersebut tampak tertutup tumpukan batu bata merah sehingga mengurangi keterlihatannya.
Keadaan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan aturan K3 di lokasi pekerjaan. Sebab, keberadaan papan peringatan semestinya diikuti pengawasan dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi.
Pemasangan rambu keselamatan saja tidak cukup apabila tidak dibarengi penyediaan APD dan pengawasan langsung terhadap pekerja.
Proyek Revitalisasi SMPN 1 Sukahening Bernilai Rp1,39 Miliar
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lingkungan sekolah, kegiatan revitalisasi tersebut merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2026.
Program tersebut berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Direktorat Sekolah Menengah Pertama.
Adapun rincian kegiatan yang tercantum dalam papan informasi proyek adalah sebagai berikut:
- Nama Kegiatan: Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Tahun Anggaran 2026.
- Pekerjaan: Revitalisasi Satuan Pendidikan SMPN 1 Sukahening.
- Nilai Bantuan: Rp1.398.781.000.
- Sumber Anggaran: APBN Tahun Anggaran 2026.
- Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMPN 1 Sukahening.
- Waktu Pelaksanaan: 75 hari kalender.
Sementara itu, berdasarkan papan struktur organisasi P2SP, tercatat sejumlah nama yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Edi Hardiana, S.H., S.Pd., M.Pd. tercantum sebagai penanggung jawab. Kemudian, Drs. H. Oyon Haki Pranata, M.Pd. sebagai ketua dan Firman Nugraha, S.T. sebagai kepala pelaksana.
Selanjutnya, Wawan Herwanto, S.Pd. tercatat pada bagian keamanan, Daris Muhamad Hendaris, S.T. sebagai perencana, serta Indra Hermawan, S.T. sebagai pengawas.
Mekanisme Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan keselamatan pekerja, mekanisme pelaksanaan proyek yang menggunakan pola swakelola juga menjadi perhatian.
Sejumlah pertanyaan berkembang di lingkungan sekitar proyek, terutama mengenai proses pengadaan material dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk pemasangan rangka baja ringan.
Publik mempertanyakan bagaimana mekanisme pengadaan tersebut dilakukan, termasuk apakah pekerjaan melibatkan penyedia jasa konstruksi yang memiliki kompetensi teknis, standar mutu, serta jaminan pekerjaan yang jelas.
Meski demikian, persoalan tersebut masih memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, pengawasan terhadap keselamatan pekerja tidak boleh dikesampingkan. Penanggung jawab, kepala pelaksana, maupun pengawas proyek diharapkan memastikan seluruh aktivitas konstruksi berjalan sesuai ketentuan keselamatan kerja.
Target penyelesaian selama 75 hari kalender semestinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Aturan K3 dalam Proyek Konstruksi Tidak Boleh Diabaikan
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan kewajiban dalam setiap kegiatan konstruksi. Ketentuan tersebut telah diatur melalui sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia.
Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi ini mengatur kewajiban pencegahan kecelakaan kerja, penyediaan perlindungan bagi tenaga kerja, serta pemenuhan persyaratan keselamatan di tempat kerja.
Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatur kewajiban penyediaan APD secara cuma-cuma oleh pengusaha atau pengurus kepada pekerja.
Penggunaan APD juga wajib disesuaikan dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaan yang dilakukan.
Ketentuan lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada Pasal 59, penyelenggaraan jasa konstruksi diwajibkan memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Sementara itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mengatur Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Pedoman tersebut menjadi acuan penerapan keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dengan demikian, penyediaan perlengkapan keselamatan dan pengawasan penerapannya merupakan bagian penting yang tidak boleh diperlakukan sebatas formalitas.
Dinas Pendidikan dan Pengawas Ketenagakerjaan Diharapkan Turun Tangan
Kondisi yang ditemukan di proyek revitalisasi SMPN 1 Sukahening diharapkan mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat diharapkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap penerapan standar keselamatan kerja di lokasi proyek.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah penyediaan APD, pengawasan pekerja, serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak penanggung jawab maupun pelaksana proyek terkait kondisi penggunaan APD yang ditemukan di lapangan.
Langkah evaluasi dan pengawasan diperlukan agar kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan tidak justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.
Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari penyelesaian bangunan dan penggunaan anggarannya, tetapi juga dari sejauh mana keselamatan para pekerja benar-benar dilindungi.
Reporter: Tim HIPSI
Editor: P. Pirmansyah















