Dengan demikian, berbagai program pemerintah diharapkan dapat terlaksana secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pencegahan Korupsi Menjadi Langkah Utama
Erny juga menaruh perhatian pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurutnya, langkah preventif perlu diperkuat agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.
Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawalan terhadap proses pembangunan, termasuk memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah tetap berada dalam koridor hukum.
Pendekatan pencegahan bukan berarti mengurangi ketegasan dalam penindakan. Sebaliknya, upaya tersebut menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih tertib dan memiliki kesadaran terhadap aturan.
Pengawalan Pembangunan Secara Transparan
Kejaksaan juga memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum melalui bidang yang berkaitan dengan intelijen, perdata, serta tata usaha negara.
Melalui fungsi tersebut, pelaksanaan pembangunan dapat dikawal agar berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, proses pembangunan diharapkan semakin transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hukum Harus Menjadi Panglima
Semangat kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk kembali menegaskan pentingnya kedaulatan hukum. Bagi Erny, hukum harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Artinya, setiap proses pemerintahan maupun pembangunan harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Penegakan hukum juga harus terbebas dari intervensi yang dapat mengganggu prinsip keadilan.
Namun demikian, penerapan hukum tetap harus memperhatikan rasa keadilan. Setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.
