Timor Timur: Antara Klaim Historis dan Realitas Geopolitik

Pendahuluan

Timor Timur, yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Timor-Leste, memiliki sejarah yang sarat dengan dinamika kolonialisme, revolusi, dan pertarungan geopolitik. Banyak yang mempertanyakan: Apakah Timor Timur sejak awal merupakan bagian dari wilayah Indonesia, ataukah Indonesia hanya sekadar melakukan ekspansi melalui jalur militer dan politik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri akar sejarah, memahami konteks kolonial, dan mencermati respons masyarakat internasional.

Asal Usul Wilayah Timor Timur

Pulau Timor sejak masa lampau terbagi dua: bagian barat berada dalam kekuasaan Belanda, sedangkan bagian timur menjadi koloni Portugal. Perjanjian antara kekuatan kolonial Eropa tersebut—seperti Perjanjian Lisboa tahun 1859 dan konfirmasi berikutnya di awal abad ke-20—menetapkan batas-batas tersebut secara resmi. Maka, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah yang diklaim adalah bekas koloni Hindia Belanda, tidak termasuk Timor Timur.

Kekosongan Kekuasaan dan Kekacauan Pascakolonial

Pada tahun 1974, terjadi perubahan besar di Portugal akibat Revolusi Bunga yang menggulingkan rezim diktator. Akibatnya, Portugal mulai melepas kekuasaannya atas koloni-koloninya, termasuk Timor Timur. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Portugal memicu konflik internal di Timor Timur, melibatkan tiga kelompok utama: Fretilin (pro-kemerdekaan), UDT (pro-status quo dengan Portugal), dan Apodeti (pro-integrasi dengan Indonesia).

Fretilin, yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah, kemudian memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975. Namun hanya sembilan hari kemudian, pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi militer besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Seroja dan secara de facto menduduki Timor Timur.

Proses Integrasi yang Dipertanyakan

Pada Juli 1976, Pemerintah Indonesia menetapkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Namun, integrasi ini dilakukan tanpa mekanisme referendum yang sah menurut standar hukum internasional. Meskipun ada dukungan dari sebagian kelompok lokal pro-integrasi, prosesnya tidak bebas dari kekerasan dan tekanan militer. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak pernah mengakui integrasi ini secara resmi, dan terus menganggap Timor Timur sebagai wilayah yang belum menentukan nasib sendiri di bawah tanggung jawab Portugal.

Perubahan Politik dan Referendum 1999

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden BJ Habibie mengambil pendekatan baru terhadap isu Timor Timur. Dalam semangat reformasi dan tekanan internasional, pemerintah mengizinkan diadakannya referendum yang diawasi oleh PBB.

Referendum yang diselenggarakan pada 30 Agustus 1999 menunjukkan hasil yang tegas: 78,5% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Proses ini disertai kekerasan dari milisi pro-integrasi, namun akhirnya komunitas internasional mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk memastikan transisi berjalan aman.

Kemerdekaan Penuh Timor-Leste

Setelah masa transisi di bawah otoritas PBB, pada 20 Mei 2002, Republik Demokratik Timor-Leste secara resmi berdiri sebagai negara berdaulat. Timor-Leste kemudian menjadi anggota PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya, menandai akhir dari bab panjang kolonialisme dan aneksasi.

Kesimpulan: Kebenaran Sejarah dalam Perspektif

Timor Timur bukanlah wilayah yang secara historis merupakan bagian dari Indonesia. Integrasi yang terjadi pada tahun 1976 lebih tepat dilihat sebagai bagian dari strategi geopolitik Indonesia pada masa Perang Dingin, bukan dari warisan sejarah atau kehendak rakyat Timor Timur. Proses kemerdekaan yang kemudian terjadi melalui mekanisme referendum sah menunjukkan bahwa keinginan rakyat Timor Timur adalah untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang merdeka.

Daftar Referensi

• Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (1976). Timor Timur: Proses integrasi dan dinamika politiknya. Jakarta: Deplu RI.
• Robinson, G. (2010). If you leave us here, we will die: How genocide was stopped in East Timor. Princeton University Press.
• Taylor, J. G. (1999). East Timor: The price of freedom. Zed Books.
• United Nations General Assembly. (1975). Resolution 3485 (XXX): Question of Timor. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/
• United Nations General Assembly. (1975). Resolution 384 (1975): Question of East Timor. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/
• Komnas HAM. (1999). Laporan tahunan dan hasil penyelidikan pelanggaran HAM di Timor Timur. Jakarta: Komnas HAM RI.
• CAVR – Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação. (2005). Chega!: The report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste. Dili: CAVR. Retrieved from https://www.cavr-timorleste.org/
• Timor-Leste Government. (2002). Official documents and national history archives. Retrieved from https://www.timor-leste.gov.tl/
• BBC News. (1999). East Timor: Timeline of events. Retrieved from https://www.bbc.com/
• Reuters. (1999). East Timor conflict and international response. Retrieved from https://www.reuters.com/

Tim Mawar Salira TV