SALIRA TV | KAB. OKI, SUMATERA SELATAN – Polemik mengenai Anggaran BPBD OKI 2025 mendapat penjelasan resmi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Klarifikasi ini disampaikan menyusul sorotan dari Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel (SPM Sumsel).
Pada 24 Februari 2025, Koordinator SPM Sumsel, Yovi Meitaha, mengungkapkan hasil pemantauan pihaknya terhadap struktur belanja BPBD OKI tahun anggaran 2025. Ia menilai terdapat dua objek anggaran, yakni swakelola sebesar Rp993.461.200 dan penyediaan sebesar Rp651.435.800. Minimnya informasi penggunaan anggaran dinilai memunculkan dugaan penyimpangan.
Penjelasan Resmi Soal Anggaran BPBD OKI 2025
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BPBD OKI, Nova Triyussanto, memberikan keterangan resmi di ruang kerjanya pada 26 Februari 2026. Ia membenarkan jumlah anggaran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang juga ditunjukkan kepada awak media.
Nova menjelaskan bahwa istilah anggaran swakelola sebenarnya tidak digunakan dalam struktur resmi BPBD. Menurutnya, perbedaan istilah muncul dari sistem informasi keuangan daerah (SIMDA) yang mengacu pada regulasi Kementerian Keuangan RI tahun 2023–2025. Jika dimaknai secara aturan, istilah tersebut setara dengan belanja pegawai dan nonpegawai.
Komitmen Transparansi dan Kinerja
Selain itu, Nova menegaskan bahwa anggaran penyediaan merupakan anggaran rutin tahunan yang telah dialokasikan setiap tahun tanpa pengurangan nilai signifikan.
“Selanjutnya jika rekan rekan media maupun LSM kurang puas dengan penjelasan saya di persilakan datang ke kantor dan akan transparan dengan anggaran jika ada penyimpangan anggaran oleh oknum pegawai BPBD oki saya yang akan turun langsung menindak oknum tersebut,” tegas Nova.
Ia juga menyampaikan bahwa meski dalam dua tahun terakhir BPBD OKI menghadapi keterbatasan anggaran, seluruh jajaran tetap menjalankan tugas secara profesional. Menurutnya, tugas kebencanaan memiliki tanggung jawab besar dan tidak boleh kendor dalam kondisi apa pun.
BPBD OKI, lanjut Nova, tetap berkomitmen menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ia mengapresiasi peran media dan LSM yang turut mengawasi kinerja dan tata kelola anggaran sebagai bagian dari kontrol sosial.
Dengan adanya klarifikasi ini, polemik Anggaran BPBD OKI 2025 diharapkan menjadi lebih terang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Reporter: Meifriandie
Editor: P. Pirmansyah
