Karena itu, kondisi di lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pihak pelaksana proyek. Pengawasan terhadap penggunaan APD juga penting dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika dilakukan pemeriksaan atau pemantauan oleh pihak tertentu.
Secara umum, kewajiban mengenai keselamatan kerja memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta ketentuan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam peraturan ketenagakerjaan.
Selain itu, penerapan sistem keselamatan konstruksi juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Ketentuan teknis yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan risiko yang terdapat di lapangan.
Permenaker No. 8 Tahun 2020 Memiliki Ruang Lingkup Khusus
Dalam pemberitaan mengenai K3, ketentuan regulasi perlu ditempatkan secara tepat. Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, sehingga penerapannya berkaitan dengan ruang lingkup peralatan tersebut.
Dengan demikian, persoalan keselamatan pekerja pada pekerjaan atap tidak semestinya hanya dikaitkan dengan Permenaker tersebut. Penilaian mengenai kepatuhan K3 harus melihat jenis pekerjaan, risiko yang dihadapi pekerja, metode kerja, serta ketentuan keselamatan konstruksi yang berlaku.
Hal ini menjadi penting agar pemberitaan mengenai keselamatan kerja tetap berdasarkan ketentuan yang tepat dan tidak menimbulkan kesimpulan hukum sebelum adanya pemeriksaan dari pihak berwenang.
Pihak Pelaksana Diharapkan Perketat Pengawasan
Pihak Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan pelaksana proyek revitalisasi SMPN 21 Tasikmalaya diharapkan memastikan seluruh pekerjaan berlangsung dengan memperhatikan aspek keselamatan.
